Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim angka kemiskinan setaip tahunnya di Sumatera Utara mengalami penurunan.
Hal ini dikatakan Kepala BPS Suharno di rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Rabu (8/5/2013). Katanya, jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks ke dalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan di Sumut dari 2007-2012 semakin menurun.
Berdasarkan data kemiskinan di kota lebih rendah dibandingkat desa. Dimana jumlah penduduk di desa dan kota pada Maret 2009 sebanyak 1.499,7 ribu (11,5%), Maret 2010 sebanyak 1.490,9 ribu (11,3%), Maret 2011 sebanyak 1.481,3 ribu (11,3%), Maret 2012 sebanyak 1.407,2 ribu 10,67%) dan September 2012 sebanyak 1.379,4 ribu (10,41%).
Namun penjelasan itu tidak disertai Suharno dengan menyebut daerahnya. "Datanya ada tapi ditempat saya, maklum banyak data yang harus saya kerjakan," kata Suharno.
Penduduk miskin bukan lagi rakyat maupun keluarga miskin. Melainkan berdasarkan pengeluaran yang digunakan keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga keluarga yang diberi bantuan pemerintah melalui berbagai program yang paling sedikit.
"Secara mikro dari 40 persen pengeluaran paling sedikit. Kemudian diberikan bantuan yang dinilai mampu untuk memebuhi kebutuhan mereka," katanya. (art/dr)
Hal ini dikatakan Kepala BPS Suharno di rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Rabu (8/5/2013). Katanya, jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks ke dalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan di Sumut dari 2007-2012 semakin menurun.
Berdasarkan data kemiskinan di kota lebih rendah dibandingkat desa. Dimana jumlah penduduk di desa dan kota pada Maret 2009 sebanyak 1.499,7 ribu (11,5%), Maret 2010 sebanyak 1.490,9 ribu (11,3%), Maret 2011 sebanyak 1.481,3 ribu (11,3%), Maret 2012 sebanyak 1.407,2 ribu 10,67%) dan September 2012 sebanyak 1.379,4 ribu (10,41%).
Namun penjelasan itu tidak disertai Suharno dengan menyebut daerahnya. "Datanya ada tapi ditempat saya, maklum banyak data yang harus saya kerjakan," kata Suharno.
Penduduk miskin bukan lagi rakyat maupun keluarga miskin. Melainkan berdasarkan pengeluaran yang digunakan keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga keluarga yang diberi bantuan pemerintah melalui berbagai program yang paling sedikit.
"Secara mikro dari 40 persen pengeluaran paling sedikit. Kemudian diberikan bantuan yang dinilai mampu untuk memebuhi kebutuhan mereka," katanya. (art/dr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar